1. Home
  2. Vol 3, No 2 (2019)
  3. Zulfikar

Relevance and Implementation of Rural Funding Allocation in West Pasaman after the Implementation of Law Desa

Novi Zulfikar(1*), Afriva Khaidir(2), Helmi Hasan(3), Hidayani Syam(4),

(1) Universitas Negeri Padang
(2) Universitas Negeri Padang
(3) 
(4) 
(*) Corresponding Author




Abstract

The issuance of law no. 6 year 2014 on Desa reinforces the rural authority on managing its financial affairs leading to rural autonomy. However, since the implementation of ADD dan ADN in West Pasaman Regency, some issues have still been identified. This research aims to find out the relevance and implementation of ADD funding allocation in West Pasaman regency after the law no. 6 year 2014 on Desa. This research uses qualitative approach with the key informants of all wali nagari (village heads) in West Pasaman selected by using snowball sampling technique. Data were collected through documentation, interview, and observation. The findings of the research reveal that planning and fund allocating of ADD in nagari (rural area) of West Pasaman have generally run properly. The implementation of ADD is implemented well. The relevance of rural funding allocation with regent’s policy No. 122 year 2016 in Pasaman has been achieved. However, the problem is still found in the implementation of ceiling fund.

References

Asy’ari, Safari Imam. 1983. Pengantar sosial. Karya Anda.Surabaya.

Asy’ari, Safari Imam.1987. Patologi Sosial. Karya Anda. Surabaya.

Asy’ari, Safari Imam.1993. Sosiologi Kota dan Desa. Usaha Nasional. Surabaya.

Brag, Steven M. 2014. Penganggaran (Budgetting). Jakarta: PT. Indeks.

Cifor (Center For International Forestry Reaserach). 2006. Apa Itu Desa Mandiri. Bogor Barat.

Darise, Nurlan.2007. Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta :Indeks.

Eka Kurniawan. 2016. Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Pasaman Barat UPBJJ – UT PADANG

Firmansyah, dkk. 2012.Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Jurnal Kampus Bina Widya:1-12.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta :Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 2001.Budgetting Penganggaran Perencanaan Lengkap. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Haryadi. 2014. Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar PerNagari (SMPN) di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor). Jurnal Hukum & Pembangunan 44.1.

Hesti Irna Rahmawati. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman).

Koontz and O Donnel. 2006. Principles Of Management and Analysis Of Management Function. 5th ed. Mc Graw Hill. Booy Coy.

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.

M. Manullang dan Marihot Amc Manullang. 2008. Manajemen Personalia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntasi Sektor Publik. Jakarta:Salemba Empat.

Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Parson, et, Al. 1994. The Integration Of Social Work Practice. California Ward Worth. Inc.

Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman).

Riyanto, Teguh.2015.Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. E Journal Administrasi Negara Vol.3 No.1:119-130.

Ripley and Franklin. 1982. Policy Implementation And Beraucracy. Chicago Dorsey Press. Chicago.

Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlion. 2002. Manajemen Keuangan Dua. Edisi Keempat. Prenhallindo. Jakarta.

Rudianto. 2009. Penganggaran. Bandung : Erlangga.

Sasongko, Catur,dkk. 2010. Anggaran. Jakarta : Salemba Empat.

Shim, dkk. 2000. Accounting Handbook. New York : Barron’s Educational Series.

Soleh, Chabib,dkk. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokusmedia.

Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wijaya, Megawati Purnama Sari, dkk. 2013. Relevansi Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Permohonan Dengan Pewarganegaraan Berdasarkan Pemberian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumberkan dari anggaran pendapatan belanja Negara.

Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa

PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Permendes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendesa Nomor 22 Tahun 2016.

Permendagri Nomor 2 /2017 ttg Standar Pelayanan Minimal Desa.

PermendesPDTT No.19 /2017 ttg Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Perbup Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Perbup Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.


Full Text: PDF

DOI: 10.24036/4.22121
10.24036/4.22121

Article Metrics

Abstract View : 304 times
PDF : 150 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Novi Zulfikar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.